London: Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris mulanya enggan berbicara masalah agama. Namun setelah turun jabatan, ia menyatakan baru menganut Katolik. Kini, ia membaca Al Quran setiap hari.
Mulanya, Blair serta mantan Direktur Komunikasi dan Strategi pribadinya, Alastair Campbell, dikenal dengan ucapan khas mereka. “We don’t do God.” Sejak turun sebagai PM pada 2007, Blair perlahan berubah.
Beberapa bulan setelah turun, ia menyatakan pindah agama menjadi Katolik. Kini, ia menyatakan membaca kitab suci umat Islam, Al Quran, setiap hari. Menurut mantan pemimpin Partai Buruh ini, Al Quran membantunya melek iman.
“Melek iman amat penting di era globalisasi seperti ini. Saya membaca Al Quran setiap hari sebagai upaya untuk mengerti apa yang terjadi di dunia dan karena sifatnya yang instruktif,” ujar Blair dalam wawancara dengan majalah Observer.
Blair meyakini pengetahuannya mengenai Islam akan membantu perannya saat ini sebagai Duta Besar Timur Tengah untuk Kuartet PBB, AS, Uni Eropa (UE), dan Rusia. Ia ingin membantu menyelesaikan konflik menahun Palestina-Israel.
Tak hanya itu, Blair juga memuji Islam sebagai sebuah agama yang indah dan Nabi Muhammad ia katakan sebagai sosok yang kuat. Pada 2006, ia pernah menyatakan Al Quran sebagai kitab yang terus bereformasi, praktis, dan seakan dibuat mendahului zamannya.
Hubungan Blair dengan Islam ini bukanlah pertama kalinya. Tahun lalu, iparnya, Lauren Booth, memutuskan untuk menjadi mualaf setelah mendapatkan pengalaman spiritual di Iran. Booth memang telah lama mendekatkan dirinya pada komunitas Islam.
Mengetahui Blair yang disarankan agar tidak ‘bertuhan’ oleh Campbell saat menjabat sebagai PM, Booth sempat menyatakan harapan agar keputusannya menjadi Muslimah akan mengubah pandangan kakak iparnya itu.
Selengkapnya...
18 Juni 2011
Puan Maharani, Penerus Perjuangan Bung Karno
Jakarta: Puan Maharani sering disebut bukan hanya anak biologis tetapi juga anak ideologis Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum PDI Perjuangan. Anggota Komisi VI itu juga sering disebut sebagai cucu penerus perjuangan Bung Karno. Meskipun, darah sang proklamator sebenarnya juga mengalir pada cucu yang lain seperti Puti Guntur Soekarno, yang duduk di Komisi X DPR.
Barangkali, kelebihan Puan karena langsung melihat dan merasakan kekejaman lawan politik atas sang ibu saat berkecimpung di partai berlambang kepala banteng itu. "Saya belajar politik secara otodidak," katanya saat memberikan sambutan dalam Saresehan Budaya yang digelar Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Rabu (15/6).
Perempuan kelahiran Jakarta 6 September 1973 itu juga sering diajak oleh sang ibu keliling Indonesia dalam rangka urusan partai. Bahkan ia pernah menyaksikan langsung saat Mega ditekan oleh penguasa Orde Baru untuk tidak masuk dalam struktur kepengurusan partai.
Dari peristiwa tersebut, Puan belajar untuk tetap tenang menghadapi tekanan politik dan tetap berpegang teguh pada garis perjuangan. Termasuk peristiwa yang melahirkan PDIP Perjuangan di rumah Mega, Kebagusan, Jakarta Selatan. Puan ikut terlibat meski di dapur umum. Namun aura dan pembicaraan seputar perjuangan partai dia serap di sana. Tapi kala itu, Puan masih belum berniat masuk dalam partai. Alasannya, masih harus membesarkan kedua anaknya.
Karena itu, Puan mulai aktif dalam organisasi politik terbilang kemarin sore, yakni tahun 2006 sejak masuk dalam DPP KNPI Bidang Luar Negeri. Kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 1999 dari Dapil Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali).
Karier di legislatif pun terbilang moncer, setelah ditunjuk sebagai Ketua I Fraksi PDIP. Di internal partai juga dipercaya untuk menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi partai dengan organisasi lainnya.
Kini, selain dituntut untuk mampu bekerja sama dengan organisasi lain, Puan juga dituntut menjaga semangat dan soliditas partai hingga 2014 nanti. Lulusan komunikasi massa Universitas Indonesia ini, mengaku terus keliling daerah. Bekas reporter Majalah Forum itu, juga dituntut untuk menekankan sistem manajemen partai yang modern. Selengkapnya...
Barangkali, kelebihan Puan karena langsung melihat dan merasakan kekejaman lawan politik atas sang ibu saat berkecimpung di partai berlambang kepala banteng itu. "Saya belajar politik secara otodidak," katanya saat memberikan sambutan dalam Saresehan Budaya yang digelar Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Rabu (15/6).
Perempuan kelahiran Jakarta 6 September 1973 itu juga sering diajak oleh sang ibu keliling Indonesia dalam rangka urusan partai. Bahkan ia pernah menyaksikan langsung saat Mega ditekan oleh penguasa Orde Baru untuk tidak masuk dalam struktur kepengurusan partai.
Dari peristiwa tersebut, Puan belajar untuk tetap tenang menghadapi tekanan politik dan tetap berpegang teguh pada garis perjuangan. Termasuk peristiwa yang melahirkan PDIP Perjuangan di rumah Mega, Kebagusan, Jakarta Selatan. Puan ikut terlibat meski di dapur umum. Namun aura dan pembicaraan seputar perjuangan partai dia serap di sana. Tapi kala itu, Puan masih belum berniat masuk dalam partai. Alasannya, masih harus membesarkan kedua anaknya.
Karena itu, Puan mulai aktif dalam organisasi politik terbilang kemarin sore, yakni tahun 2006 sejak masuk dalam DPP KNPI Bidang Luar Negeri. Kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 1999 dari Dapil Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali).
Karier di legislatif pun terbilang moncer, setelah ditunjuk sebagai Ketua I Fraksi PDIP. Di internal partai juga dipercaya untuk menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi partai dengan organisasi lainnya.
Kini, selain dituntut untuk mampu bekerja sama dengan organisasi lain, Puan juga dituntut menjaga semangat dan soliditas partai hingga 2014 nanti. Lulusan komunikasi massa Universitas Indonesia ini, mengaku terus keliling daerah. Bekas reporter Majalah Forum itu, juga dituntut untuk menekankan sistem manajemen partai yang modern. Selengkapnya...
Pesan Bunda Lily Sebelum Hengkang dari Senayan
Jakarta: Tak lama lagi, dua anggota DPR dari Fraksi PKB, Lily Chodidjah Wahid dan Effendi Choirie hengkang dari Senayan. Dua nama itu resmi masuk dalam Penggantian Antar Waktu (PAW) PKB. Bagi Lily, hal itu bukan akhir dari semua. “Saya akan terus berkiprah di jalan ini,” kata adik Gus Dur itu.
Ditemui di ruang kerjanya, lantai 18 Nusantara I, Selasa (14/6) siang, Lily kelihatan sangat relaks. Dengan baju berwarna pink bermotif bunga, Lily baru saja menggelar rapat dengan dua tenaga ahlinya.
"Tidak ada yang berubah, semua sama. Saya tetap beraktivitas seperti biasa saja,” katanya mengawali pembicaraan.
Bunda, demikian anggota Komisi XI ini kerap disapa, menyadari posisinya yang akan di-PAW akan menyenangkan satu pihak, tapi membuat sedih pihak lainnya. Terutama orang-orang yang merasa diwakilinya. Apalagi selama ini, pendukung Lily di berbagai daerah terus berkomunikasi untuk mendiskusikan berbagai perkembangan politik di dalam maupun di luar negeri.
"Ada yang khawatir aspirasi mereka tidak terwadahi karena tidak ada saluran lain untuk itu,” katanya.
Namun, show must go on, karena antara dirinya dan PKB tidak ada titik temu. Lily sendiri, hingga detik ini tidak merasa apa yang dilakukannya bukan sebuah ‘kesalahan’. Apalagi untuk partai politik, yang menurut Lily menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang korup. Dan karena itulah, Lily mengambil posisi untuk melawan partai dan sekaligus melawan pemerintah melalui jalur DPR.
Dampak Buruk
Sikap yang diambil itu, bukan tanpa risiko. Lily merasakan betapa banyak ketidakadilan yang dirasakannya. Terutama terlihat dari proses hukum yang dijalani bersama Effendi Choirie alias Gus Choi. Gugatan keduanya atas putusan PAW DPP PKB di PN Jakarta Pusat, dan ditangani oleh Hakim Syarifuddin (kini menjadi tahanan KPK), justru dikalahkan. Eksepsi PKB justru diterima oleh PN Jakpus.
Hal itu jelas merupakan pelanggaran yurisprudensi hukum. Karena dalam gugatan sebelumnya dalam kasus yang sama dan di pengadilan yang sama, PN Jakarta Pusat menolak eksepsi dari PKB, meski akhirnya Lily dan Gus Choi kalah ditingkat MA. “Ada permainan di sini. Jadi benar-benar sangat konspiratif pada gugatan DPP PKB atas pemecatan dan recall saya,” katanya. Kini Lily kembali menggugat lagi dengan materi yang sama.
Siapa yang berada di balik semua konspirasi ini? Lily menilai, orang-orang yang akan menggantikan posisinya dan Gus Choi, sebagai anggota DPR itu yang sedang ‘bermain’. Secara bercanda Lily mengatakan, dirinya mendengar penggantinya sudah menggelar selamatan, saat ada putusan sela PN Jakpus yang menguntungkan DPP PKB.
Semua hal yang dialaminya, tidak mengubah gaya Lily yang easy going dan suka bicara blak-blakan. Dirinya mengaku, jadi atau tidak jadi anggota DPR, tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupannya. “Secara ekonomi tetap fine, ha...ha...,” Lily tergelak.
Di DPR, yang dilakukan hanya memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Dan bila itu dijegal, maka para penjegal itu justru melukai demokrasi. Betapa tidak, anggota DPR yang dipilih dengan suara rakyat, bisa dihabisi di tangan partai politik. Dan ini akan terus menjadi contoh buruk demokrasi secara nasional.
Dengan alasan itu jugalah, Lily memutuskan untuk tidak ‘meloncat’ ke partai lain, meski hampir seluruh partai menawarinya untuk bergabung. Kecuali Partai Demokrat tentunya. “Saya tidak cari makan di politik, saya bukan tipe kutu loncat. Hampir semua partai besar sudah meminang, kecuali Demokrat,” jelasnya sembari tersenyum.
Pekerjaan Rumah DPR
Meski demikian, Lily mengaku masih berharap DPR bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat. Lily mengingatkan tiga fungsi DPR, legislatif, pengawasan dan bujeting. Ironisnya, selama ini Lily mengatahui fungsi bujeting dipenuhi dengan perilaku ‘sunat’ dana. “Departemen mana yang menggulirkan dana tapi tidak dipotong-potong, boleh cari, kalau perlu potong tangan saya,” tegasnya.
Hampir seluruh anggaran yang diajukan kementerian, jelasnya, pasti mendapatkan ‘sunatan’ sampai 30 persen, yang dinikmati oleh semua anggota fraksi di DPR. Kondisi itu, membuat Lily berharap KPK bisa menyelidikinya. Dengan catatan, KPK tidak tebang pilih. Sayang, KPK tidak menunjukkan itu dalam kasus bailout Bank Century. Sampai kini, KPK tidak menuntaskannya.
Hal itu wajar menurut Lily, karena sosok yang dianggap bermasalah dalam kasus korupsi, seperti Wakil Presiden Boediono saja, tetap melenggang jadi Wapres sampai sekarang. Dalam catatan Lily, pada tahun 2003, Boediono yang menjadi Menteri Keuangan Presiden Megawati Soekarnoputri, bermasalah Rp 2,2 triliun pajak Bank Mandiri.
Waktu menjadi Gubernur BI, negara dirugikan Rp 6,7 triliun. “Orang seperti ini, kok bisa jadi Wapres? Bagi saya dia kriminal,” kata Lily.
Dengan kondisi itulah, Lily ngotot untuk hak angket. Ironis, partai tidak mendukungnya, melainkan me-recall. Dalam kondisi itu, Lily mengaku masih menerima tuduhan keji, yakni menerima uang dari Partai Golkar untuk mengegolkan Hak Angket.
“Saya orang Islam, kalau ada yang menuduh saya, silahkan ambil Alquran dan sumpah di bawah Alquran. Orang yang bersalah, antara kami berdua akan tertabrak truk,” jelasnya. Lily mengharapkan, perjuangan menyuarakan kebenaran yang sudah dilakukannya, hendaknya diteruskan oleh politisi muda lain di Senayan. Selengkapnya...
Ditemui di ruang kerjanya, lantai 18 Nusantara I, Selasa (14/6) siang, Lily kelihatan sangat relaks. Dengan baju berwarna pink bermotif bunga, Lily baru saja menggelar rapat dengan dua tenaga ahlinya.
"Tidak ada yang berubah, semua sama. Saya tetap beraktivitas seperti biasa saja,” katanya mengawali pembicaraan.
Bunda, demikian anggota Komisi XI ini kerap disapa, menyadari posisinya yang akan di-PAW akan menyenangkan satu pihak, tapi membuat sedih pihak lainnya. Terutama orang-orang yang merasa diwakilinya. Apalagi selama ini, pendukung Lily di berbagai daerah terus berkomunikasi untuk mendiskusikan berbagai perkembangan politik di dalam maupun di luar negeri.
"Ada yang khawatir aspirasi mereka tidak terwadahi karena tidak ada saluran lain untuk itu,” katanya.
Namun, show must go on, karena antara dirinya dan PKB tidak ada titik temu. Lily sendiri, hingga detik ini tidak merasa apa yang dilakukannya bukan sebuah ‘kesalahan’. Apalagi untuk partai politik, yang menurut Lily menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang korup. Dan karena itulah, Lily mengambil posisi untuk melawan partai dan sekaligus melawan pemerintah melalui jalur DPR.
Dampak Buruk
Sikap yang diambil itu, bukan tanpa risiko. Lily merasakan betapa banyak ketidakadilan yang dirasakannya. Terutama terlihat dari proses hukum yang dijalani bersama Effendi Choirie alias Gus Choi. Gugatan keduanya atas putusan PAW DPP PKB di PN Jakarta Pusat, dan ditangani oleh Hakim Syarifuddin (kini menjadi tahanan KPK), justru dikalahkan. Eksepsi PKB justru diterima oleh PN Jakpus.
Hal itu jelas merupakan pelanggaran yurisprudensi hukum. Karena dalam gugatan sebelumnya dalam kasus yang sama dan di pengadilan yang sama, PN Jakarta Pusat menolak eksepsi dari PKB, meski akhirnya Lily dan Gus Choi kalah ditingkat MA. “Ada permainan di sini. Jadi benar-benar sangat konspiratif pada gugatan DPP PKB atas pemecatan dan recall saya,” katanya. Kini Lily kembali menggugat lagi dengan materi yang sama.
Siapa yang berada di balik semua konspirasi ini? Lily menilai, orang-orang yang akan menggantikan posisinya dan Gus Choi, sebagai anggota DPR itu yang sedang ‘bermain’. Secara bercanda Lily mengatakan, dirinya mendengar penggantinya sudah menggelar selamatan, saat ada putusan sela PN Jakpus yang menguntungkan DPP PKB.
Semua hal yang dialaminya, tidak mengubah gaya Lily yang easy going dan suka bicara blak-blakan. Dirinya mengaku, jadi atau tidak jadi anggota DPR, tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupannya. “Secara ekonomi tetap fine, ha...ha...,” Lily tergelak.
Di DPR, yang dilakukan hanya memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Dan bila itu dijegal, maka para penjegal itu justru melukai demokrasi. Betapa tidak, anggota DPR yang dipilih dengan suara rakyat, bisa dihabisi di tangan partai politik. Dan ini akan terus menjadi contoh buruk demokrasi secara nasional.
Dengan alasan itu jugalah, Lily memutuskan untuk tidak ‘meloncat’ ke partai lain, meski hampir seluruh partai menawarinya untuk bergabung. Kecuali Partai Demokrat tentunya. “Saya tidak cari makan di politik, saya bukan tipe kutu loncat. Hampir semua partai besar sudah meminang, kecuali Demokrat,” jelasnya sembari tersenyum.
Pekerjaan Rumah DPR
Meski demikian, Lily mengaku masih berharap DPR bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat. Lily mengingatkan tiga fungsi DPR, legislatif, pengawasan dan bujeting. Ironisnya, selama ini Lily mengatahui fungsi bujeting dipenuhi dengan perilaku ‘sunat’ dana. “Departemen mana yang menggulirkan dana tapi tidak dipotong-potong, boleh cari, kalau perlu potong tangan saya,” tegasnya.
Hampir seluruh anggaran yang diajukan kementerian, jelasnya, pasti mendapatkan ‘sunatan’ sampai 30 persen, yang dinikmati oleh semua anggota fraksi di DPR. Kondisi itu, membuat Lily berharap KPK bisa menyelidikinya. Dengan catatan, KPK tidak tebang pilih. Sayang, KPK tidak menunjukkan itu dalam kasus bailout Bank Century. Sampai kini, KPK tidak menuntaskannya.
Hal itu wajar menurut Lily, karena sosok yang dianggap bermasalah dalam kasus korupsi, seperti Wakil Presiden Boediono saja, tetap melenggang jadi Wapres sampai sekarang. Dalam catatan Lily, pada tahun 2003, Boediono yang menjadi Menteri Keuangan Presiden Megawati Soekarnoputri, bermasalah Rp 2,2 triliun pajak Bank Mandiri.
Waktu menjadi Gubernur BI, negara dirugikan Rp 6,7 triliun. “Orang seperti ini, kok bisa jadi Wapres? Bagi saya dia kriminal,” kata Lily.
Dengan kondisi itulah, Lily ngotot untuk hak angket. Ironis, partai tidak mendukungnya, melainkan me-recall. Dalam kondisi itu, Lily mengaku masih menerima tuduhan keji, yakni menerima uang dari Partai Golkar untuk mengegolkan Hak Angket.
“Saya orang Islam, kalau ada yang menuduh saya, silahkan ambil Alquran dan sumpah di bawah Alquran. Orang yang bersalah, antara kami berdua akan tertabrak truk,” jelasnya. Lily mengharapkan, perjuangan menyuarakan kebenaran yang sudah dilakukannya, hendaknya diteruskan oleh politisi muda lain di Senayan. Selengkapnya...
13 Juni 2011
Idrus Marham Tak Mau Setengah-setengah
Jakarta: Mengejutkan. Itulah langkah yang ditempuh Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Mendadak, Kamis (9/6/2011), politisi muda berdarah Makassar ini mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI.
Pilihan politik mantan Ketua Pansus Century ini memang terdengar agak aneh. Bayangkan, selama ini banyak politisi justru berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kursi empuknya di Senayan, meskipun sejatinya sudah tidak layak menjadi wakil rakyat.
Tetapi Idrus malah menempuh langkah sebaliknya. Padahal sejauh ini, mantan Ketua Umum DPP KNPI ini tidak pernah terdengar tersangkut masalah, baik dalam politik maupun hukum.
Tak pelak sejumlah spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa pilihan mundur dari DPR itu dilakukan Idrus karena bakal duduks ebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Kebetulan isu reshuffle memang sudah lama berhembus.
Ada juga yang mengabarkan bahwa Idrus mundur lantaran mendapat tugas khusus dari ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), yang bakal maju sebagai capres pada 2014. Dan berbagai spekulasi lainnya.
Sejauh ini spekulasi tersebut memang belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Tetapi sejumlah elit Partai Golkar berupaya memberikan penjelasan normatif, bahwa mundurnya Idrus semata-mata agar bisa lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Sekjen Partai Golkar.
Begitu pund engan Idrus sendiri juga punya alasan sama. "Setelah setahun menjadi Sekjen Golkar dan anggota DPR ternyata tidak bisa diam kan, perlu fokus dan serius," akunya saat jumpa pers di gedung DPR seusai pamitan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, Kamis (9/6/2011).
Figur Idrus Marham bisa disebut sebagai simbol perubahan di Partai Golkar. Dirinya tercatat sebagai Sekjen pertama dari kalangan sipil. Sejak Golkar berdiri, Sekjen Golkar selalu berasal dari kalangan militer. Yang terakhir di era Jusuf Kalla, Sekjen Golkar juga dari kalangan militer yakni Soemarsono.
Langkah mundur dari keanggotaan DPR ini, juga menjadi contoh tauladan yang ditampilkan Idrus dalam berpolitik. "Kita tidak bisa setengah-setengah baik di DPR maupun di Sekjen. Maju total, di situ menjadi pengabdian kita," tegas mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.
Dia mengaku setelah menjalani rangkap jabatan selama setahun terakhir ternyata tidak bisa berjalan efektif. Dia merasakan tidak bisa efektif menjalani dua pekerjaan dalam waktu bersamaan. "Jangan merasa bisa padahal tidak bisa, itu tidak efktif," cetusnya.
Karir Idrus di parlemen kali pertama ia mulai sejak Pemilu 1997. Ia mewakili utusan golongan sebagai Anggota MPR (1997-1999), anggota DPR/MPR 1999-2004, anggota DPR/MPR 2004-2009, serta anggota DPR/MPR 2009-2014.
Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962 ini hidupnya lekat dengan organisasi. Sejak tingkat sekolah menengah, ia aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan berlanjut hingga masa kuliah. "Karakter saya adalah pergerakan dan perjuangan. Hal itu tercermin dalam organisasi," katanya.
Aktivitasnya yang beragam di organisasi mulai dari OSIS, Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiwa, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) ikut memperkaya pengalamannya.
Ditambah lagi kegiatannya di Generasi Muda Kosgoro, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Ketua Umum Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Karang Taruna, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2002-2005, serta Wakil Pemuda Dunia pada 2005.
Meski aktivis tulen, doktor bidang ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini tidak mengabaikan pendidikan. Hal ini terlihat dari prestasi yang dicapai di bidang akademik. Dia tercatat sebagai pelajar teladan sejak tingkat SD, SLTP, SLTA, hingga kuliah. Dia tercatat sebagai mahasiswa teladan dan sarjana terbaik di tingkat fakultas dan universitas di IAIN Walisongo, Semarang.
Alasan Idrus masuk dan terjun ke politik praktis tidak terlepas dari pandangannya bahwa perjuangan yang efektif yakni melalui jalur politik. Apalagi menurut Idrus, pasca-reformasi 1998, membuka peluang terhadap partai politik untuk melakukan perubahan melalui mekanisme legislatif.
Nama Idrus di parlemen juga cukup moncer. Saat Panitia Khusus Angket Century pada 2009-2010 lalu, dia membuktikan keraguan publik atas komitmennya mengungkap kasus Bank Century dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pansus Century.
Dalam berbagai kesempatan, Idrus kerap menekankan berpolitik jangan sampai melakukan pola intrik antara satu dengan lainnya. Idrus selalu menekankan berpolitik dengan ide, konsep dan fakta. Terjauhkan dari syak wasangka satu sama lain.
Selama menjadi anggota DPR, Idrus termasuk pelaku sejarah dalam perubahan sistem politik di Tanah Air. Di Partai Golkar, kini ia juga memimpin Tim Perubahan Paket UU Politik. Bagi Idrus pikiran dan ide yang tertuang dalam kebijakan merupakan bagian penting dalam perjuangannya. "Saya selalu bicara pada pikiran, pada penataan demokratisasi serta perubahan paradigma pembanguann. Jadi pikirkan dampaknya ke kebijakan," cetus Idrus.
Sosok pemikir memang identik dengan Idrus Marham. Jauh sebelum menjadi politisi, Idrus juga pernah berkarir sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Dia pernah menjadi dosen di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Universitas Tarumanegara, STIE Jaya dan STMII Jakarta. Bahkan, Idrus juga pernah didaulat sebagai Pembantu Rektor III di Universitas Islam Attahiriyyah (Uniat), serta Sekretaris Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam se-DKI Jakarta.
Di samping sebagai dosen, berbagai penelitian juga pernah Idrus lakukan baik secara pribadi maupun bersama rekan-rekannya. Tidak sekadar itu, Idrus juga menulis beberapa buku seperti "Pemuda dan Dinamika Kebangsaan", "Nyala Api Kebangsaan", "Agama dan Pembangunan" dan lain-lain.
Meski telah banyak hal yang ia lakukan di kancah politik, bukan berarti Idrus tak memiliki mimpi. Setidaknya hingga saat ini, ia memimpikan tradisi politik dan perdebatan di dalamnya diwanai dengan perdebatan konseptual. "Saat ini masih didominasi politik intrik," cetusnya.
Idrus yang memiliki motto hidup "Maju total atau mundur total" ini memiliki prinsip jika melakukan sesuatu tidak dengan cara setengah-setengah. Jejak rekam yang kompleks yang dimiliki Idrus menjadi modal penting kader NU ini berkiprah hingga kini dipercaya sebagai Sekjen Partai Golkar.
Jiwa pergerakan dan konseptor menjadi modal penting bagi Idrus duduk sebagai jajaran elit Partai Golkar. Tidak salah jika Idrus disebut sebagai politikus yang tidak pernah setengah-setengah. Selengkapnya...
Pilihan politik mantan Ketua Pansus Century ini memang terdengar agak aneh. Bayangkan, selama ini banyak politisi justru berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kursi empuknya di Senayan, meskipun sejatinya sudah tidak layak menjadi wakil rakyat.
Tetapi Idrus malah menempuh langkah sebaliknya. Padahal sejauh ini, mantan Ketua Umum DPP KNPI ini tidak pernah terdengar tersangkut masalah, baik dalam politik maupun hukum.
Tak pelak sejumlah spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa pilihan mundur dari DPR itu dilakukan Idrus karena bakal duduks ebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Kebetulan isu reshuffle memang sudah lama berhembus.
Ada juga yang mengabarkan bahwa Idrus mundur lantaran mendapat tugas khusus dari ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), yang bakal maju sebagai capres pada 2014. Dan berbagai spekulasi lainnya.
Sejauh ini spekulasi tersebut memang belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Tetapi sejumlah elit Partai Golkar berupaya memberikan penjelasan normatif, bahwa mundurnya Idrus semata-mata agar bisa lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Sekjen Partai Golkar.
Begitu pund engan Idrus sendiri juga punya alasan sama. "Setelah setahun menjadi Sekjen Golkar dan anggota DPR ternyata tidak bisa diam kan, perlu fokus dan serius," akunya saat jumpa pers di gedung DPR seusai pamitan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, Kamis (9/6/2011).
Figur Idrus Marham bisa disebut sebagai simbol perubahan di Partai Golkar. Dirinya tercatat sebagai Sekjen pertama dari kalangan sipil. Sejak Golkar berdiri, Sekjen Golkar selalu berasal dari kalangan militer. Yang terakhir di era Jusuf Kalla, Sekjen Golkar juga dari kalangan militer yakni Soemarsono.
Langkah mundur dari keanggotaan DPR ini, juga menjadi contoh tauladan yang ditampilkan Idrus dalam berpolitik. "Kita tidak bisa setengah-setengah baik di DPR maupun di Sekjen. Maju total, di situ menjadi pengabdian kita," tegas mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.
Dia mengaku setelah menjalani rangkap jabatan selama setahun terakhir ternyata tidak bisa berjalan efektif. Dia merasakan tidak bisa efektif menjalani dua pekerjaan dalam waktu bersamaan. "Jangan merasa bisa padahal tidak bisa, itu tidak efktif," cetusnya.
Karir Idrus di parlemen kali pertama ia mulai sejak Pemilu 1997. Ia mewakili utusan golongan sebagai Anggota MPR (1997-1999), anggota DPR/MPR 1999-2004, anggota DPR/MPR 2004-2009, serta anggota DPR/MPR 2009-2014.
Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962 ini hidupnya lekat dengan organisasi. Sejak tingkat sekolah menengah, ia aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan berlanjut hingga masa kuliah. "Karakter saya adalah pergerakan dan perjuangan. Hal itu tercermin dalam organisasi," katanya.
Aktivitasnya yang beragam di organisasi mulai dari OSIS, Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiwa, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) ikut memperkaya pengalamannya.
Ditambah lagi kegiatannya di Generasi Muda Kosgoro, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Ketua Umum Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Karang Taruna, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2002-2005, serta Wakil Pemuda Dunia pada 2005.
Meski aktivis tulen, doktor bidang ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini tidak mengabaikan pendidikan. Hal ini terlihat dari prestasi yang dicapai di bidang akademik. Dia tercatat sebagai pelajar teladan sejak tingkat SD, SLTP, SLTA, hingga kuliah. Dia tercatat sebagai mahasiswa teladan dan sarjana terbaik di tingkat fakultas dan universitas di IAIN Walisongo, Semarang.
Alasan Idrus masuk dan terjun ke politik praktis tidak terlepas dari pandangannya bahwa perjuangan yang efektif yakni melalui jalur politik. Apalagi menurut Idrus, pasca-reformasi 1998, membuka peluang terhadap partai politik untuk melakukan perubahan melalui mekanisme legislatif.
Nama Idrus di parlemen juga cukup moncer. Saat Panitia Khusus Angket Century pada 2009-2010 lalu, dia membuktikan keraguan publik atas komitmennya mengungkap kasus Bank Century dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pansus Century.
Dalam berbagai kesempatan, Idrus kerap menekankan berpolitik jangan sampai melakukan pola intrik antara satu dengan lainnya. Idrus selalu menekankan berpolitik dengan ide, konsep dan fakta. Terjauhkan dari syak wasangka satu sama lain.
Selama menjadi anggota DPR, Idrus termasuk pelaku sejarah dalam perubahan sistem politik di Tanah Air. Di Partai Golkar, kini ia juga memimpin Tim Perubahan Paket UU Politik. Bagi Idrus pikiran dan ide yang tertuang dalam kebijakan merupakan bagian penting dalam perjuangannya. "Saya selalu bicara pada pikiran, pada penataan demokratisasi serta perubahan paradigma pembanguann. Jadi pikirkan dampaknya ke kebijakan," cetus Idrus.
Sosok pemikir memang identik dengan Idrus Marham. Jauh sebelum menjadi politisi, Idrus juga pernah berkarir sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Dia pernah menjadi dosen di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Universitas Tarumanegara, STIE Jaya dan STMII Jakarta. Bahkan, Idrus juga pernah didaulat sebagai Pembantu Rektor III di Universitas Islam Attahiriyyah (Uniat), serta Sekretaris Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam se-DKI Jakarta.
Di samping sebagai dosen, berbagai penelitian juga pernah Idrus lakukan baik secara pribadi maupun bersama rekan-rekannya. Tidak sekadar itu, Idrus juga menulis beberapa buku seperti "Pemuda dan Dinamika Kebangsaan", "Nyala Api Kebangsaan", "Agama dan Pembangunan" dan lain-lain.
Meski telah banyak hal yang ia lakukan di kancah politik, bukan berarti Idrus tak memiliki mimpi. Setidaknya hingga saat ini, ia memimpikan tradisi politik dan perdebatan di dalamnya diwanai dengan perdebatan konseptual. "Saat ini masih didominasi politik intrik," cetusnya.
Idrus yang memiliki motto hidup "Maju total atau mundur total" ini memiliki prinsip jika melakukan sesuatu tidak dengan cara setengah-setengah. Jejak rekam yang kompleks yang dimiliki Idrus menjadi modal penting kader NU ini berkiprah hingga kini dipercaya sebagai Sekjen Partai Golkar.
Jiwa pergerakan dan konseptor menjadi modal penting bagi Idrus duduk sebagai jajaran elit Partai Golkar. Tidak salah jika Idrus disebut sebagai politikus yang tidak pernah setengah-setengah. Selengkapnya...
07 Juni 2011
Prof Akhmaloka, Antara Baca dan Temani Anak Shopping
Apa yang dilakukan Rektor ITB Prof Akhmaloka saat senggang? Ternyata pria kelahiran Cirebon 1 Februari 1961 itu sering menemai anak-anaknya berbelanja.
“Kalau ada waktu senggang, biasanya saat weekend, saya selalu menemani keluarga. Jalan-jalan, makan atau sekadar menemani anak-anak saya belanja,” terang Akhmaloka saat dihubungi, baru-baru ini.
Ayah dari dua orang putri yakni Andina Misana dan Fatioma Nur Misana itu kerap menemani keluarga saat senggang. Pengganti rektor ITB sebelumnya Djoko Santoso ini, merupakan sosok ayah yang sangat dekat dengan keluarga.
Selain menemani keluarga, waktu senggang suami dari Retno Widi Utami dimanfaatkan juga untuk menyalurkan hobinya membaca. Bagi anak kelima dari enam bersaudara, membaca menjadi alternatif yang dilakukannya di waktu-waktu kosong.
“Kalau sudah membaca, buku apapun bisa saya baca. Mulai dari komik, novel hingga bacaan berat. Semua saya lalap,” tutur pria yang menguasai bidang penelitian molecular biology of thermophilic bacteria dan molecular genetics analysis of a novel yeast translational factor.
Tugas sehari-hari Akhmaloka memang berat. Ia harus mampu memimpin tak kurang dari 1.100 dosen dan ribuan mahasiswa. Namun ia pun tak lupa akan tugasnya sebagai ayah dan kepala keluarga dengan memanfaatkan waktu senggangnya semaksimal mungkin.
Akhmaloka lulus dari ITB dengan gelar B.Sc pada 1985. Dekan FMIPA ITB periode 2006-2009 itu mendapatkan gelar Ph.D dari University of Kent at Canterbury, Inggris, pada 1991. Sementara gelar Dipl. Biotech didapatkan dari International Institute of Biotechnology, Inggris, pada tahun 1988.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Kimia ITB (2001-2005), Anggota Senat Akademik ITB (2002-2005), Tim Kurikulum, Departemen Kimia ITB (2002-2003), Anggota Tim Kurikulum FMIPA ITB (2002-2003) kemudian menjadi Dekan FMIPA ITB (2006-2009) dan menjadi Rektor ITB setelah dilantik pada 29 Januari 2010.
Akhmaloka sebelumnya menyatakan prioritas ke depan harus diberikan pada pengembangan kiprah ITB, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan visi dan misi ITB di area core competencies, yaitu di bidang akademik.
Sebagai konsekuensinya, pengembangan ITB diprioritaskan sebagai universitas riset dan inovasi dengan sistem manajemen terdesentralisasi, yang dilengkapi dengan monitoring kuat. Sehingga diharapkan akan membawa ITB menjadi institusi unggul kebanggaan dan menyenangkan bagi anggota komunitasnya. Selengkapnya...
“Kalau ada waktu senggang, biasanya saat weekend, saya selalu menemani keluarga. Jalan-jalan, makan atau sekadar menemani anak-anak saya belanja,” terang Akhmaloka saat dihubungi, baru-baru ini.
Ayah dari dua orang putri yakni Andina Misana dan Fatioma Nur Misana itu kerap menemani keluarga saat senggang. Pengganti rektor ITB sebelumnya Djoko Santoso ini, merupakan sosok ayah yang sangat dekat dengan keluarga.
Selain menemani keluarga, waktu senggang suami dari Retno Widi Utami dimanfaatkan juga untuk menyalurkan hobinya membaca. Bagi anak kelima dari enam bersaudara, membaca menjadi alternatif yang dilakukannya di waktu-waktu kosong.
“Kalau sudah membaca, buku apapun bisa saya baca. Mulai dari komik, novel hingga bacaan berat. Semua saya lalap,” tutur pria yang menguasai bidang penelitian molecular biology of thermophilic bacteria dan molecular genetics analysis of a novel yeast translational factor.
Tugas sehari-hari Akhmaloka memang berat. Ia harus mampu memimpin tak kurang dari 1.100 dosen dan ribuan mahasiswa. Namun ia pun tak lupa akan tugasnya sebagai ayah dan kepala keluarga dengan memanfaatkan waktu senggangnya semaksimal mungkin.
Akhmaloka lulus dari ITB dengan gelar B.Sc pada 1985. Dekan FMIPA ITB periode 2006-2009 itu mendapatkan gelar Ph.D dari University of Kent at Canterbury, Inggris, pada 1991. Sementara gelar Dipl. Biotech didapatkan dari International Institute of Biotechnology, Inggris, pada tahun 1988.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Kimia ITB (2001-2005), Anggota Senat Akademik ITB (2002-2005), Tim Kurikulum, Departemen Kimia ITB (2002-2003), Anggota Tim Kurikulum FMIPA ITB (2002-2003) kemudian menjadi Dekan FMIPA ITB (2006-2009) dan menjadi Rektor ITB setelah dilantik pada 29 Januari 2010.
Akhmaloka sebelumnya menyatakan prioritas ke depan harus diberikan pada pengembangan kiprah ITB, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan visi dan misi ITB di area core competencies, yaitu di bidang akademik.
Sebagai konsekuensinya, pengembangan ITB diprioritaskan sebagai universitas riset dan inovasi dengan sistem manajemen terdesentralisasi, yang dilengkapi dengan monitoring kuat. Sehingga diharapkan akan membawa ITB menjadi institusi unggul kebanggaan dan menyenangkan bagi anggota komunitasnya. Selengkapnya...
Langganan:
Postingan (Atom)




