Sekjen MK yang berkantor di Jl Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat ini selama ini terkenal sering bergurau ataupun sharing dengan teman-teman wartawan ketika menemuinya di ruangannya. Ia juga kerap menyediakan waktu kepada wartawan ketika diminta konfirmasi pemberitaan yang menyangkut Mahkamah Konstitusi.
Namun, akhir-akhir ini pria kelahiran,Yogyakarta 25 Oktober 1963 itu enggan komentar apapun terkait kasus yang diungkapkan Ketua MK Mahfud MD yaitu pemberian uang persahabatan dari Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin kepada Janedjri. Uang tersebut kemudian dikembalikan kepada sang pemberinya.
“Saya mohon teman-teman kalau mau meng-quote itu pernyataan saya kemudian diberitakan yang utuh jangan sepengal-sepenggal,” ucap pria lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta itu.
Mungkin itulah sebentuk curahan hati Janedri menanggapi aksi wartawan yang mencecar pertanyaan seputar pemberitaan tentang dirinya akhir-akhir ini. “Jangan pula ditafsirkan, mohon itu hak saya. Bukannya saya menuduh, hanya ini menceritakan pengalaman saya, pernah mengalami seperti itu,” ucap pria dua anak ini.
Pria yang biasanya terbuka kepada wartawan ini, kini memilih untuk diam ketika kasus Nazarudin menyeret namanya. “Saya seharusnya banyak diam. Yang mengeluarkan statemen sebaiknya bapak ketua (Ketua MK) dan presiden,” ucapnya.
Janedri memulai kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil Biro Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1989. Karirnya melonjak tajam dan pernah menerima penghargaan Satya Lencana 10 (1999) dan Satya Lencana (2008),
”Saya pun diberikan amanah sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK periode Agustus 2003- Januari 2004,” kata pria lulusan SMA Negeri 1, Madiun. Kemudian, tak lama berselang, pada 1990, Janedjri menjabat sebagai Pjs Kepala Subbagian Lisdata Bagian Pertahanan dan Keamanan Biro Majelis MPR.
“Setelah lima tahun, saya diangkat menjadi Kepala Bagian Pertahanan dan Keamanan Biro Majelis MPR,“ tuturnya. Ia pun mengaku pernah menjadi Wisudawan Terbaik (sistem strata) FISIP Universitas Sebelas Maret angkatan XXV periode 1987.
Ia juga pernah menduduki posisi sebagai Tenaga Pengkaji Kemajelisan Bidang GBHN Biro Majelis MPR dan Pada 2001 resmi menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Kemajelisan MPR. Saat Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2003. Pada 19 Agustus 2004, Janedjri resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK RI hingga sekarang.
Mengenai pendidikan, Janedri lulus di SD Angkasa Iswahyudi, di Madiun, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Masopati di Madiun dan lulusan SMA Negeri 1, Madiun. Kemudian Janed, melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Tidak puas dengan pendidikannya sampai S1, Janed pun melanjutkan mengambil Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Depok. Terakhir, ia mengambil program doktoral S3, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
