Ditemui di ruang kerjanya, lantai 18 Nusantara I, Selasa (14/6) siang, Lily kelihatan sangat relaks. Dengan baju berwarna pink bermotif bunga, Lily baru saja menggelar rapat dengan dua tenaga ahlinya.
"Tidak ada yang berubah, semua sama. Saya tetap beraktivitas seperti biasa saja,” katanya mengawali pembicaraan.
Bunda, demikian anggota Komisi XI ini kerap disapa, menyadari posisinya yang akan di-PAW akan menyenangkan satu pihak, tapi membuat sedih pihak lainnya. Terutama orang-orang yang merasa diwakilinya. Apalagi selama ini, pendukung Lily di berbagai daerah terus berkomunikasi untuk mendiskusikan berbagai perkembangan politik di dalam maupun di luar negeri.
"Ada yang khawatir aspirasi mereka tidak terwadahi karena tidak ada saluran lain untuk itu,” katanya.
Namun, show must go on, karena antara dirinya dan PKB tidak ada titik temu. Lily sendiri, hingga detik ini tidak merasa apa yang dilakukannya bukan sebuah ‘kesalahan’. Apalagi untuk partai politik, yang menurut Lily menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang korup. Dan karena itulah, Lily mengambil posisi untuk melawan partai dan sekaligus melawan pemerintah melalui jalur DPR.
Dampak Buruk
Sikap yang diambil itu, bukan tanpa risiko. Lily merasakan betapa banyak ketidakadilan yang dirasakannya. Terutama terlihat dari proses hukum yang dijalani bersama Effendi Choirie alias Gus Choi. Gugatan keduanya atas putusan PAW DPP PKB di PN Jakarta Pusat, dan ditangani oleh Hakim Syarifuddin (kini menjadi tahanan KPK), justru dikalahkan. Eksepsi PKB justru diterima oleh PN Jakpus.
Hal itu jelas merupakan pelanggaran yurisprudensi hukum. Karena dalam gugatan sebelumnya dalam kasus yang sama dan di pengadilan yang sama, PN Jakarta Pusat menolak eksepsi dari PKB, meski akhirnya Lily dan Gus Choi kalah ditingkat MA. “Ada permainan di sini. Jadi benar-benar sangat konspiratif pada gugatan DPP PKB atas pemecatan dan recall saya,” katanya. Kini Lily kembali menggugat lagi dengan materi yang sama.
Siapa yang berada di balik semua konspirasi ini? Lily menilai, orang-orang yang akan menggantikan posisinya dan Gus Choi, sebagai anggota DPR itu yang sedang ‘bermain’. Secara bercanda Lily mengatakan, dirinya mendengar penggantinya sudah menggelar selamatan, saat ada putusan sela PN Jakpus yang menguntungkan DPP PKB.
Semua hal yang dialaminya, tidak mengubah gaya Lily yang easy going dan suka bicara blak-blakan. Dirinya mengaku, jadi atau tidak jadi anggota DPR, tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupannya. “Secara ekonomi tetap fine, ha...ha...,” Lily tergelak.
Di DPR, yang dilakukan hanya memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Dan bila itu dijegal, maka para penjegal itu justru melukai demokrasi. Betapa tidak, anggota DPR yang dipilih dengan suara rakyat, bisa dihabisi di tangan partai politik. Dan ini akan terus menjadi contoh buruk demokrasi secara nasional.
Dengan alasan itu jugalah, Lily memutuskan untuk tidak ‘meloncat’ ke partai lain, meski hampir seluruh partai menawarinya untuk bergabung. Kecuali Partai Demokrat tentunya. “Saya tidak cari makan di politik, saya bukan tipe kutu loncat. Hampir semua partai besar sudah meminang, kecuali Demokrat,” jelasnya sembari tersenyum.
Pekerjaan Rumah DPR
Meski demikian, Lily mengaku masih berharap DPR bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat. Lily mengingatkan tiga fungsi DPR, legislatif, pengawasan dan bujeting. Ironisnya, selama ini Lily mengatahui fungsi bujeting dipenuhi dengan perilaku ‘sunat’ dana. “Departemen mana yang menggulirkan dana tapi tidak dipotong-potong, boleh cari, kalau perlu potong tangan saya,” tegasnya.
Hampir seluruh anggaran yang diajukan kementerian, jelasnya, pasti mendapatkan ‘sunatan’ sampai 30 persen, yang dinikmati oleh semua anggota fraksi di DPR. Kondisi itu, membuat Lily berharap KPK bisa menyelidikinya. Dengan catatan, KPK tidak tebang pilih. Sayang, KPK tidak menunjukkan itu dalam kasus bailout Bank Century. Sampai kini, KPK tidak menuntaskannya.
Hal itu wajar menurut Lily, karena sosok yang dianggap bermasalah dalam kasus korupsi, seperti Wakil Presiden Boediono saja, tetap melenggang jadi Wapres sampai sekarang. Dalam catatan Lily, pada tahun 2003, Boediono yang menjadi Menteri Keuangan Presiden Megawati Soekarnoputri, bermasalah Rp 2,2 triliun pajak Bank Mandiri.
Waktu menjadi Gubernur BI, negara dirugikan Rp 6,7 triliun. “Orang seperti ini, kok bisa jadi Wapres? Bagi saya dia kriminal,” kata Lily.
Dengan kondisi itulah, Lily ngotot untuk hak angket. Ironis, partai tidak mendukungnya, melainkan me-recall. Dalam kondisi itu, Lily mengaku masih menerima tuduhan keji, yakni menerima uang dari Partai Golkar untuk mengegolkan Hak Angket.
“Saya orang Islam, kalau ada yang menuduh saya, silahkan ambil Alquran dan sumpah di bawah Alquran. Orang yang bersalah, antara kami berdua akan tertabrak truk,” jelasnya. Lily mengharapkan, perjuangan menyuarakan kebenaran yang sudah dilakukannya, hendaknya diteruskan oleh politisi muda lain di Senayan.
